Agen Tiket Pesawat di Kutai Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.
Agen Tiket Pesawat di Malang Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.
Agen Tiket Pesawat di Yogyakarta Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.
Agen Tiket Pesawat di Bandung Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.
Agen Tiket Pesawat di Pontianak Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.
Agen Tiket Pesawat di Samarinda Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.
Agen Tiket Pesawat di Palembang Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.
Andai engkau masih jadi pacarku
Malam ini tak
Andai engkau masih jadi pacarku
Malam ini takkan jadi sepi namun
Engkau telah pergi tinggallah rasa yang tersisa
Berjuta wanita didepan mataku
Tapi tak satupun yang seperti engkau
Sesal mendalam ku rasakan memutuskanmu
Sudikah kau kembali padaku lagi oouoo..
Walau kutahu kini kau ada yang punya
Cemburu ku cemburu
Walau emgkau bukan kekasihku lagi
Sungguh aku tak rela
Bila engkau dapatkan seorang pengganti diriku lagi
Back to [*][**]
Back to [***] 2x
Back to [*]
Editor : Dian Sukmawati
MAHASISWA UNPAR TEWAS TENGGELAM DI SUNGAI BARITO
saco-indonesia.com, Wibowo yang berusia (20) tahun , mahasiswa Universitas Palangkaraya (Unpar) Kalimantan Tengah (Kalteng) tela
saco-indonesia.com, Wibowo yang berusia (20) tahun , mahasiswa Universitas Palangkaraya (Unpar) Kalimantan Tengah (Kalteng) telah ditemukan tewas terseret arus dan tenggelam di Sungai Barito. Korban telah ditemukan dalam keadaan tak bernyawa setelah tim penyelamat melakukan penyisiran selama empat jam usai menerima laporan.
Saat kejadian, mahasiswa Unpar semester III, warga Jalan Sengaji Hilir Gang Kuala Lumpur Muara Teweh ini ketika sungai sedang surut. Wibowo telah dilaporkan tenggelam sekitar pukul 17.00 WIB dan telah ditemukan pada pukul 21.00 malam Wib di kawasan Jalan Panglima Batur Muara Teweh.
"Korban ditemukan telah meninggal dunia di Sungai Barito setelah empat jam tenggelam," kata warga Muara Teweh, Dadang, Jumat (7/2).
Peristiwa nahas yang telah menimpa atlet bulu tangkis di Barito Utara ini telah terjadi karena tidak bisa berenang. Namun, korban bersama adik dan kawan-kawannya nekat mandi di Sungai Barito yang dangkal di dekat Muara Sungai Butong (anak Sungai Barito).
Di tengah mandi bersama, korban yang juga putra seorang PNS Dinas Perhubungan Barito Utara itu memisahkan diri dari teman-temannya. Wibowo juga sempat meminta tolong, namun teriakannya tidak dihiraukan oleh rekan-rekannya yang berada di sungai tersebut.
"Tanpa diketahui penyebabnya tiba-tiba korban terbawa arus, namun karena asiknya mereka mandi, sehingga tidak menghiraukan korban berteriak minta tolong," beber warga lainnya, Agus.
Kemudian teman-temannya berlarian berupaya untuk menolong, tetapi korban sudah terseret arus bawah yang deras dan hilang ditelan Sungai Barito. Upaya pencarian dilakukan hingga malam hari oleh jajaran anggota polisi dan TNI-AD setempat serta warga setempat dan korban telah berhasil ditemukan tidak jauh dari tempat kejadian musibah.
"Surutnya Sungai Barito memudahkan pencarian terhadap korban dan jasad korban langsung dilarikan ke rumah sakit umum daerah (RSUD) Muara Teweh untuk divisum," ungkapnya.
Editor : Dian Sukmawati
Ada Tujuh Musuh Senyum Sehat
Saco-Indonesia.com — Perlu diketahui senyum adalah aset penampilan yang harus dijaga.
Saco-Indonesia.com —Perlu diketahuisenyum adalah aset penampilan yang harus dijaga. Akan tetapi, meski kita rajin menyikat gigi, kontrol ke dokter, bahkan menggunakan produk pemutih gigi, sering kali muncul noda kecoklatan yang mengganggu penampilan. Kenali tujuh musuh senyuman yang membuat penampilan jadi berantakan.
1. "Sport drink"
Minuman yang kini tengah merajai pasar ini ternyata tidak bersahabat untuk gigi Anda. Kandungan gulanya yang tinggi bisa memicu timbulnya plak yang akhirnya berujung pada gigi berlubang, bahkan gigi tanggal.
"Penelitian ilmiah menemukan kadar pH di banyak produk sport drink bisa menyebabkan erosi gigi karena tingginya konsenstrasi senyawa asam yang bisa mengikis enamel gigi," kata David F Halpern, Presiden Academy of General Dentistry.
Rokok memang bisa meninggalkan noda kekuningan di gigi, tapi masih ada sederet kerusakan lain yang diakibatkan oleh rokok. Tar dalam rokok akan memicu pembentukan lapisan lengket di gigi yang menyebabkan bakteri penghasil asam makin berkembang biak. Para perokok juga berisiko tinggi menderita radang gusi dan kanker tenggorokan.
3. Kehamilan dan pubertas
Perubahan hormon yang terjadi pada masa kehamilan dan masa pubertas bisa memicu peradangan pada gusi yang menyebabkan gingivitis yang ditandai oleh gusi bengkak dan berdarah. Penelitian juga mengaitkan risiko kelahiran prematur pada ibu yang menderita radang gusi. Cegah hal ini dengan kebersihan diri yang baik. Rutin menyikat gigi, terutama pada ibu hamil yang mengalami morning sickness, sangat dianjurkan.
4. Minuman panas
Hobi Anda mengonsumsi minuman panas bisa menjadi biang keladi mengapa senyum Anda tidak cemerlang. "Kopi dan teh mengandung senyawa yang bisa menyebabkan plak gigi," kata Halpern.
5. "Soft drink"
Kebiasaan menenggak minuman bersoda yang tinggi gula akan menyebabkan gigi mudah berlubang, infeksi pada gusi, dan noda kecoklatan pada gigi.
Diet ketat dan pola makan yang tidak sehat akan menyebabkan tubuh kekurangan vitamin yang diperlukan untuk mendapatkan senyum cantik. Beberapa nutrisi yang penting untuk kesehatan gigi dan gusi antara lain adalah vitamin B, asam folat, protein, kalsium, dan vitamin C.
7. Mulut kering
Mulut yang kering bukan cuma menyebabkan napas berbau tidak sedap, melainkan juga bisa merusak gigi. Hal ini karena air liur berfungsi untuk membersihkan bakteri penyebab lubang serta menetralkan asam di mulut. Tingkatkan produksi air liur dengan mengonsumsi cukup air, mengunyah permen tanpa gula, atau menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride.
Editor : Maulana Lee
TEMPAT WISATA MONUMEN NASIONAL
Wisata Jakarta kali ini akan mengulas sebuah obyek wisata di Jakarta yang telah menjelma bagi masyarakat Jakarta sebagai Lambang
Wisata Jakarta kali ini akan mengulas sebuah obyek wisata di Jakarta yang telah menjelma bagi masyarakat Jakarta sebagai Lambang Kota Jakarta, obyek wisata dan juga telah menjadi sebuah Land Mark dari Kota Jakarta, yaitu Monumen Nasional atau biasa disebut Tugu Monas.
Lokasi wisata ini telah terletak tepat di depan Istana Kepresidenan Republik Indonesia di Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta, dan telah dikelilingi juga oleh berbagai obyek wisata penting dari Jakarta, seperti Museum Gajah, Mesjid Istiqlal, dan Gereja Katolik Khatedral, telah membuat kunjungan wisata ke Monumen Nasional, atau sering disingkat dengan Monas menjadi sebuah pengalaman wisata yang sangat menarik. Apalagi Monas telah dikelilingi oleh lahan hijau yang sangat luas, dan buka setiap hari (kecuali hari Senin di Minggu terakhir tutup), telah memungkinkan kunjungan keluarga di hari Sabtu, Minggu, atau libur sambil berolah raga di kawasan sekitar Monas, sambil mengunjungi Museum Diorama Perjuangan Kemerdekaan bangsa Indonesia. Pulangnya jangan lupa mampir ke Mesjid Istiklal, Mesjid terbesar di Asia Tenggara, dan Gereja Katolik Kathedral, gereja yang juga sudah menjadi icon wisata Jakarta.
Dengan berwisata ke Monumen Nasional, kita juga berkesempatan untuk dapat melihat kota Jakarta dari ketinggian 115 m dari permukaan tanah, yaitu dari Puncak Monas, dengan hanya dibatasi oleh sedikit besi pelindung, dengan terpaan angin yang cukup kencang, pastilah telah menjadi suatu pengalaman yang sulit dilupakan. Anda juga bisa melihat kota Jakarta secara bebas sampai keseluruhan pelosoknya, dengan gedung pencakar langit dibawah kita, sebagian ditutupi awan kabut. Suatu pengalaman wisata yang tidak bisa didapat di tempat lain di Jakarta.
Diorama Sekitar Perjuangan Kemerdekaan Indonesia
Monumen Nasional atau Tugu Monas Jakarta adalah sebuah monumen yang telah didirikan untuk dapat mengenang dan melestarikan kebesaran perjuangan bangsa Indonesia yang dikenal dengan Revolusi Kemerdekaan Rakyat Indonesia 17 Agustus 1945, dan untuk dapat membangkitkan inspirasi dan semangat patriotisme bagi generasi sekarang, dan generasi masa mendatang. Pembangunan Tugu Monumen Nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 214 Tahun 1959, tanggal 30 Agustus 1959 tentang Pembentukan Panitia Monumen Nasional. Pemancangan tiang pertama dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Pertama, Ir. Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1961. Pembangunan Tugu Monumen Nasional dibiayai sebagian besar dari sumbangan masyarakat bangsa Indonesia secara gotong royong, dan mulai dibuka sebagai lokasi wisata untuk umum pada tanggal 18 Maret 1972 berdasarkan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor Cb.11/1/57/72.
Arsitektur Monumen Nasional melambangkan lingga dan yoni yang akrab dengan Budaya Bangsa Indonesia di masa Kerajaan Hindu dan Buda. Selain itu juga telah menggambarkan Alu dan Lumpang yang juga merupakan alat rumah tangga untuk mengulek bumbu bahan makanan sehari-hari. Tinggi pelataran cawan sebagai personofikasi dari lumpang adalah 17 m. Luas cawan yang berbentuk bujur sangkar adalah 45 m x 45 m. Sedangkan bagian dalam cawan adalah ruang dengan tinggi ruangan 8 m. Di dalam ruangan yang disebut dengan Ruang Kemerdekaan, ruangannya berbentuk amphitheater mengelilingi 4 Atribut Kemerdekaan RI, yaitu Peta Kepulauan Republik Indonesia, Bendera Sang Saka Merah Putih, Lambang Negara Bhineka Tunggal Ika, dan Pintu Gapura yang berisi Naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Semua itu ditujukan untuk dapat mengingatkan kita kembali kepada tanggal Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945.
Struktur Monumen Nasional Jakarta
Di bawah ruang cawan, yaitu 3 m di bawah permukaan tanah terdapat Ruangan Museum Sejarah seluas 80 m x 80 m dengan dinding, tiang, dan lantainya secara keseluruhan berlapiskan marmer. Di ruang Museum sejarah ini ada 51 jendela peragaan / diorama yang telah mengabadikan peristiwa sejak jaman nenek moyang bangsa Indonesia, perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, sampai kepada masa mengisi kemerdekaan. Selain itu juga ada foto-foto dokumentasi dari proses pembangunan Monumen Nasional Jakarta. Dengan berwisata mengunjungi Monas, dijamin wawasan kita tentang apa arti Kemerdekaan bagi warga Jakarta dan bangsa Indonesia pasti akan bertambah.
Ruang Museum di Monumen Nasional Jakarta
Salah Satu dari 51 Diorama di Museum Sejarah Monas
Pelataran Puncak Tugu Monumen Nasional telah terletak pada ketinggian 115 meter dari halaman Monas, bisa dicapai dengan elevator berkapasitas 11 penumpang (ditambah satu orang pemandu lift dari pengelola, kapasitas sebenarnya 12 orang). Pelataran Puncak luasnya adalah 11 m x 11 m dan dapat menampung sampai 50 orang. Dari sini kita bisa melihat gedung-gedung pencakar langit dan wilayah Jakarta sampai ke ujung. Di sana juga disewakan teropong dengan tarif hanya Rp 2.000,- sekali teropong. Melihat pemandangan Jakarta dari sana sangat menarik, tapi buat yang punya rasa takut akan ketinggian, tidak bisa dipungkiri rasa takut itu akan muncul, seiring menyadari bahwa semua gedung pencakar langit dan awan ada di bawah kita. Apalagi saat angin yang agak kencang menerpa baju kita, seakan-akan akan menerbangkan kita. Yah, tapi itulah salah satu daya tarik dari wisata di Monas. Hitung-hitung sambil berwisata, kita juga memacu adrenalin kita.
Yang menarik adalah, di bagian puncak tugu, diletakkan sebuah bentuk lidah api yang tak pernah padam, melambangkan tekad bangsa Indonesia untuk berjuang yang tidak akan padam sepanjang masa. Lidah api itu dibentuk dari 14,5 ton perunggu yang dibungkus oleh 50 kg emas. Lidah api itu tingginya 14 meter dan berdiameter 6 meter, terdiri dari 77 bagian yang disatukan.Ketinggian puncak lidah api adalah 132 meter dari halaman Tugu Monumen Nasional.
Membayangkan bahwa lidah api dibuat dengan emas 50 kg, pastilah harga yang sangat mahal untuk ditaruh di sebuah tugu. Pada saat tulisan ini ditulis, harga emasnya saya hitung setara dengan Rp. 15 milyar. Suatu harga yang pantas untuk mengingatkan kita agar semangat kita melanjutkan cita-cita perjuangan pendahulu kita tidak padam. Monas memang bukan hanya milik warga Jakarta, tetapi milik bangsa Indonesia. Selamat berwisata di Monas dan menikmati keindahan kota Jakarta dari ketinggian 115 meter di atas tanah. Dan cobalah renungkan betapa tingginya harga yang harus dibayar untuk memperoleh kemerdekaan Bangsa Indonesia. Maka marilah kita ikut mengisinya dengan hal-hal yang berguna bagi kita dan generasi masa depan.
Wisata Monumen Nasional Jakarta :
Dibuka untuk kunjungan wisata setiap hari, kecuali setiap Senin terakhir tiap bulan
Harga tiket masuk wisata ke cawan Rp. 2,500,-/orang untuk dewasa, Rp. 1.000,-/orang untuk pelajar/mahasiswa
Harga tiket masuk wisata ke pelataran puncak Rp. 7.500,-/orang untuk dewasa dan Rp. 3.500,- untuk pelajar/mahasiswa
Harga sewa teropong Rp. 2.000,-/koin
UMRAH PLUS WISATA MUSLIM
Liburan sudah menjadi kebutuhan untuk dapat menikmati hari-hari penuh kesegaran disela-sela padatnya aktifitas rutin sehari-hari
Liburan sudah menjadi kebutuhan untuk dapat menikmati hari-hari penuh kesegaran disela-sela padatnya aktifitas rutin sehari-hari. waktu liburan adalah waktu yang tepat untuk merencanakan isata ketempat-tempat yang belum pernah dikunjungi, Namun pada saat yang sama naluri kita sebagai umat muslim pasti ingin mengunjungi Baitullah di Mekkah supaya dapat secara langsung bersujud syukur di Tempat suci bagi umat muslim tersebut.
Bagi sebagian orang yang memiliki waktu banyak bukanlah suatu permasalahan, Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku untuk yang memiliki kesibukan baik sebagai karyawan maupun pebisnis yang menyita begitu banyak waktu sehingga Anda akan menjadi bingung memilih antara melakukan ibadah umroh atau berwista ke tempat lainya. Namun Apakah ada program paket umroh plus wisata muslim ?
Tentunya ada, paket umroh plus wisata muslim kini hadir untuk anda, dimana nikmatnya Ibadah Umroh diiringi dengan wisata ala seorang muslim ke tempat-tempat eksotis diseluruh dunia dalam satu program perjalanan atau di sebut Paket Umroh Plus Wisata Muslim
Kenapa Harus Paket Umroh Plus Wisata Muslim
Ada kecendrungan bagi sebagian Muslim yang berwisata ke negara-negara non muslim akan mengalami kesulitan menemukan makanan halal ataupun tempat-tempat ibadah. Paket Umroh Plus Wisata Muslim membantu anda untuk dapat menikmati suasana panorama negara-negara yang ada di dunia tanpa harus kebingungan mencari makanan halal maupun tempat beribadah.
Travel haji dan umroh plus rahmatan Lil Alamin yang menangani perjalanan Haji dan Umrah, mengadakan paket umrah plus wisata muslim ke negara muslim dan non-muslim. Diantaranya ada umrah plus Kairo, umrah plus Dubai, umrah plus Istambul, paket umroh plus eropa dan paket umroh plus hongkong . Biaya dan service bervariatif termasuk tempat-tempat bersejarah yang akan dikunjungi.
saco-indonesia.com, Kecelakaan maut telah menimpa satu unit mobil travel jurusan Sumatera Barat-Pekanbaru (Riau) terjun ke sunga
saco-indonesia.com, Kecelakaan maut telah menimpa satu unit mobil travel jurusan Sumatera Barat-Pekanbaru (Riau) terjun ke sungai Kampar. Mobil tersebut tenggelam di Sungai Kampar, tepatnya di Desa Merangin, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar.
Kapolres Kampar AKBP Ery Apriyono saat dikonfirmasi wartawan Kamis (26/12) telah membenarkan adanya kejadian tersebut.
"Insiden kecelakaan tunggal tersebut , Rabu (25/12) malam telah terjadi sekitar pukul 20.00 Wib, di Jalan umum Pekanbaru-Sumbar, tepatnya di KM 68/69, desa Merangin, kecamatan Kuok, kabupaten Kampar," ungkapnya.
Sementara itu, Kasat Lantas AKP Alex Sandy Siregar juga menambahkan, mobil tersebut mengalami kecelakaan karena out of control. "Masuk jurang dan tenggelam di sungai Kampar sedalam 20 Meter," ujar Alex.
Mobil tersebut jenis Isuzu Phanter dan belum dapat diketahui nomor polisi nya . "Mobil tersebut juga membawa penumpang sebanyak 6 orang," tambahnya.
Dalam insiden maut tersebut, 2 orang meninggal dunia, satu kritis dan dua lagi luka ringan. Sedangkan dua orang masih dalam pencarian. Salah satunya adalah Balita berumur 3 tahun yang masih belum ditemukan.
Identitas ketiga korban yang sudah diidentifikasi tersebut adalah Titis Yunizar yang berusia (56) tahun seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Padang Timur (Sumbar). Saat ini Titis telah dirawat di RSUD Bangkinang, Kampar.
Sementara itu, dua korban selamat lainnya hanya mengalami luka ringan. Mereka adalah Nelfitra usia yang berusia 49 tahun. Nelfitra juga merupakan PNS di Padang Kota. Sedangkan satu lagi adalah Rahmadani Harahap yang berusia 24 tahun warga Lipat Kain. Nelfitra dan Rahmadani sempat dirawat di Puskesmas Kuok, Kampar.
Gilbert Haroche, Builder of an Economy Travel Empire, Dies at 87
Mr. Haroche was a founder of Liberty Travel, which grew from a two-man operation to the largest leisure travel operation in the United States.
Hard but Hopeful Home to ‘Lot of Freddies’
Todd Heisler/The New York Times
Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”
The neighborhood where Freddie Gray came of age has survived harrowing rates of unemployment, poor health, violent crime and incarceration.
Dave Goldberg Was Lifelong Women’s Advocate
Even as a high school student, Dave Goldberg was urging female classmates to speak up. As a young dot-com executive, he had one girlfriend after another, but fell hard for a driven friend named Sheryl Sandberg, pining after her for years. After they wed, Mr. Goldberg pushed her to negotiate hard for high compensation and arranged his schedule so that he could be home with their children when she was traveling for work.
Mr. Goldberg, who died unexpectedly on Friday, was a genial, 47-year-old Silicon Valley entrepreneur who built his latest company, SurveyMonkey, from a modest enterprise to one recently valued by investors at $2 billion. But he was also perhaps the signature male feminist of his era: the first major chief executive in memory to spur his wife to become as successful in business as he was, and an essential figure in “Lean In,” Ms. Sandberg’s blockbuster guide to female achievement.
Over the weekend, even strangers were shocked at his death, both because of his relatively young age and because they knew of him as the living, breathing, car-pooling center of a new philosophy of two-career marriage.
“They were very much the role models for what this next generation wants to grapple with,” said Debora L. Spar, the president of Barnard College. In a 2011 commencement speech there, Ms. Sandberg told the graduates that whom they married would be their most important career decision.
In the play “The Heidi Chronicles,” revived on Broadway this spring, a male character who is the founder of a media company says that “I don’t want to come home to an A-plus,” explaining that his ambitions require him to marry an unthreatening helpmeet. Mr. Goldberg grew up to hold the opposite view, starting with his upbringing in progressive Minneapolis circles where “there was woman power in every aspect of our lives,” Jeffrey Dachis, a childhood friend, said in an interview.
The Goldberg parents read “The Feminine Mystique” together — in fact, Mr. Goldberg’s father introduced it to his wife, according to Ms. Sandberg’s book. In 1976, Paula Goldberg helped found a nonprofit to aid children with disabilities. Her husband, Mel, a law professor who taught at night, made the family breakfast at home.
Later, when Dave Goldberg was in high school and his prom date, Jill Chessen, stayed silent in a politics class, he chastised her afterward. He said, “You need to speak up,” Ms. Chessen recalled in an interview. “They need to hear your voice.”
Years later, when Karin Gilford, an early employee at Launch Media, Mr. Goldberg’s digital music company, became a mother, he knew exactly what to do. He kept giving her challenging assignments, she recalled, but also let her work from home one day a week. After Yahoo acquired Launch, Mr. Goldberg became known for distributing roses to all the women in the office on Valentine’s Day.
Ms. Sandberg, who often describes herself as bossy-in-a-good-way, enchanted him when they became friendly in the mid-1990s. He “was smitten with her,” Ms. Chessen remembered. Ms. Sandberg was dating someone else, but Mr. Goldberg still hung around, even helping her and her then-boyfriend move, recalled Bob Roback, a friend and co-founder of Launch. When they finally married in 2004, friends remember thinking how similar the two were, and that the qualities that might have made Ms. Sandberg intimidating to some men drew Mr. Goldberg to her even more.
Over the next decade, Mr. Goldberg and Ms. Sandberg pioneered new ways of capturing information online, had a son and then a daughter, became immensely wealthy, and hashed out their who-does-what-in-this-marriage issues. Mr. Goldberg’s commute from the Bay Area to Los Angeles became a strain, so he relocated, later joking that he “lost the coin flip” of where they would live. He paid the bills, she planned the birthday parties, and both often left their offices at 5:30 so they could eat dinner with their children before resuming work afterward.
Friends in Silicon Valley say they were careful to conduct their careers separately, politely refusing when outsiders would ask one about the other’s work: Ms. Sandberg’s role building Facebook into an information and advertising powerhouse, and Mr. Goldberg at SurveyMonkey, which made polling faster and cheaper. But privately, their work was intertwined. He often began statements to his team with the phrase “Well, Sheryl said” sharing her business advice. He counseled her, too, starting with her salary negotiations with Mark Zuckerberg.
“I wanted Mark to really feel he stretched to get Sheryl, because she was worth it,” Mr. Goldberg explained in a 2013 “60 Minutes” interview, his Minnesota accent and his smile intact as he offered a rare peek of the intersection of marriage and money at the top of corporate life.
While his wife grew increasingly outspoken about women’s advancement, Mr. Goldberg quietly advised the men in the office on family and partnership matters, an associate said. Six out of 16 members of SurveyMonkey’s management team are female, an almost unheard-of ratio among Silicon Valley “unicorns,” or companies valued at over $1 billion.
When Mellody Hobson, a friend and finance executive, wrote a chapter of “Lean In” about women of color for the college edition of the book, Mr. Goldberg gave her feedback on the draft, a clue to his deep involvement. He joked with Ms. Hobson that she was too long-winded, like Ms. Sandberg, but aside from that, he said he loved the chapter, she said in an interview.
By then, Mr. Goldberg was a figure of fascination who inspired a “where can I get one of those?” reaction among many of the women who had read the best seller “Lean In.” Some lamented that Ms. Sandberg’s advice hinged too much on marrying a Dave Goldberg, who was humble enough to plan around his wife, attentive enough to worry about which shoes his young daughter would wear, and rich enough to help pay for the help that made the family’s balancing act manageable.
Now that he is gone, and Ms. Sandberg goes from being half of a celebrated partnership to perhaps the business world’s most prominent single mother, the pages of “Lean In” carry a new sting of loss.
“We are never at 50-50 at any given moment — perfect equality is hard to define or sustain — but we allow the pendulum to swing back and forth between us,” she wrote in 2013, adding that they were looking forward to raising teenagers together.
“Fortunately, I have Dave to figure it out with me,” she wrote.
G.O.P. Hopefuls Now Aiming to Woo the Middle Class
WASHINGTON — The last three men to win the Republican nomination have been the prosperous son of a president (George W. Bush), a senator who could not recall how many homes his family owned (John McCain of Arizona; it was seven) and a private equity executive worth an estimated $200 million (Mitt Romney).
The candidates hoping to be the party’s nominee in 2016 are trying to create a very different set of associations. On Sunday, Ben Carson, a retired neurosurgeon, joined the presidential field.
Senator Marco Rubio of Florida praises his parents, a bartender and a Kmart stock clerk, as he urges audiences not to forget “the workers in our hotel kitchens, the landscaping crews in our neighborhoods, the late-night janitorial staff that clean our offices.”
Gov. Scott Walker of Wisconsin, a preacher’s son, posts on Twitter about his ham-and-cheese sandwiches and boasts of his coupon-clipping frugality. His $1 Kohl’s sweater has become a campaign celebrity in its own right.
Senator Rand Paul of Kentucky laments the existence of “two Americas,” borrowing the Rev. Dr. Martin Luther King Jr.’s phrase to describe economically and racially troubled communities like Ferguson, Mo., and Detroit.
“Some say, ‘But Democrats care more about the poor,’ ” Mr. Paul likes to say. “If that’s true, why is black unemployment still twice white unemployment? Why has household income declined by $3,500 over the past six years?”
We are in the midst of the Empathy Primary — the rhetorical battleground shaping the Republican presidential field of 2016.
Harmed by the perception that they favor the wealthy at the expense of middle-of-the-road Americans, the party’s contenders are each trying their hardest to get across what the elder George Bush once inelegantly told recession-battered voters in 1992: “Message: I care.”
Their ability to do so — less bluntly, more sincerely — could prove decisive in an election year when power, privilege and family connections will loom large for both parties.
Questions of understanding and compassion cost Republicans in the last election. Mr. Romney, who memorably dismissed the “47 percent” of Americans as freeloaders, lost to President Obama by 63 percentage points among voters who cast their ballots for the candidate who “cares about people like me,” according to exit polls.
And a Pew poll from February showed that people still believe Republicans are indifferent to working Americans: 54 percent said the Republican Party does not care about the middle class.
That taint of callousness explains why Senator Ted Cruz of Texas declared last week that Republicans “are and should be the party of the 47 percent” — and why another son of a president, Jeb Bush, has made economic opportunity the centerpiece of his message.
With his pedigree and considerable wealth — since he left the Florida governor’s office almost a decade ago he has earned millions of dollars sitting on corporate boards and advising banks — Mr. Bush probably has the most complicated task making the argument to voters that he understands their concerns.
On a visit last week to Puerto Rico, Mr. Bush sounded every bit the populist, railing against “elites” who have stifled economic growth and innovation. In the kind of economy he envisions leading, he said: “We wouldn’t have the middle being squeezed. People in poverty would have a chance to rise up. And the social strains that exist — because the haves and have-nots is the big debate in our country today — would subside.”
Republicans’ emphasis on poorer and working-class Americans now represents a shift from the party’s longstanding focus on business owners and “job creators” as the drivers of economic opportunity.
This is intentional, Republican operatives said.
In the last presidential election, Republicans rushed to defend business owners against what they saw as hostility by Democrats to successful, wealthy entrepreneurs.
“Part of what you had was a reaction to the Democrats’ dehumanization of business owners: ‘Oh, you think you started your plumbing company? No you didn’t,’ ” said Grover Norquist, the conservative activist and president of Americans for Tax Reform.
But now, Mr. Norquist said, Republicans should move past that. “Focus on the people in the room who know someone who couldn’t get a job, or a promotion, or a raise because taxes are too high or regulations eat up companies’ time,” he said. “The rich guy can take care of himself.”
Democrats argue that the public will ultimately see through such an approach because Republican positions like opposing a minimum-wage increase and giving private banks a larger role in student loans would hurt working Americans.
“If Republican candidates are just repeating the same tired policies, I’m not sure that smiling while saying it is going to be enough,” said Guy Cecil, a Democratic strategist who is joining a “super PAC” working on behalf of Hillary Rodham Clinton.
Republicans have already attacked Mrs. Clinton over the wealth and power she and her husband have accumulated, caricaturing her as an out-of-touch multimillionaire who earns hundreds of thousands of dollars per speech and has not driven a car since 1996.
Mr. Walker hit this theme recently on Fox News, pointing to Mrs. Clinton’s lucrative book deals and her multiple residences. “This is not someone who is connected with everyday Americans,” he said. His own net worth, according to The Milwaukee Journal Sentinel, is less than a half-million dollars; Mr. Walker also owes tens of thousands of dollars on his credit cards.
But showing off a cheap sweater or boasting of a bootstraps family background not only helps draw a contrast with Mrs. Clinton’s latter-day affluence, it is also an implicit argument against Mr. Bush.
Mr. Walker, who featured a 1998 Saturn with more than 100,000 miles on the odometer in a 2010 campaign ad during his first run for governor, likes to talk about flipping burgers at McDonald’s as a young person. His mother, he has said, grew up on a farm with no indoor plumbing until she was in high school.
Mr. Rubio, among the least wealthy members of the Senate, with an estimated net worth of around a half-million dollars, uses his working-class upbringing as evidence of the “exceptionalism” of America, “where even the son of a bartender and a maid can have the same dreams and the same future as those who come from power and privilege.”
Mr. Cruz alludes to his family’s dysfunction — his parents, he says, were heavy drinkers — and recounts his father’s tale of fleeing Cuba with $100 sewn into his underwear.
Gov. Chris Christie of New Jersey notes that his father paid his way through college working nights at an ice cream plant.
But sometimes the attempts at projecting authenticity can seem forced. Mr. Christie recently found himself on the defensive after telling a New Hampshire audience, “I don’t consider myself a wealthy man.” Tax returns showed that he and his wife, a longtime Wall Street executive, earned nearly $700,000 in 2013.
The story of success against the odds is a political classic, even if it is one the Republican Party has not been able to tell for a long time. Ronald Reagan liked to say that while he had not been born on the wrong side of the tracks, he could always hear the whistle. Richard Nixon was fond of reminding voters how he was born in a house his father had built.
“Probably the idea that is most attractive to an average voter, and an idea that both Republicans and Democrats try to craft into their messages, is this idea that you can rise from nothing,” said Charles C. W. Cooke, a writer for National Review.
There is a certain delight Republicans take in turning that message to their advantage now.
“That’s what Obama did with Hillary,” Mr. Cooke said. “He acknowledged it openly: ‘This is ridiculous. Look at me, this one-term senator with dark skin and all of America’s unsolved racial problems, running against the wife of the last Democratic president.”
But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.
The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.
Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.
The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.
“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”
The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.
What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.
Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.
“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.
Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.
Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.
The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.
Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.
Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”
By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.
Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.
White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.
The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.
As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.
“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”
“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.
The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)
But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.
Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.
“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”
Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.
The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.
The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”
Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.
Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”
Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.
While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.
An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.
“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”
An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.
“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.
But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.
“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”
With Iran Talks, a Tangled Path to Ending Syria’s War
UNITED NATIONS — Wearing pinstripes and a pince-nez, Staffan de Mistura, the United Nations envoy for Syria, arrived at the Security Council one Tuesday afternoon in February and announced that President Bashar al-Assad had agreed to halt airstrikes over Aleppo. Would the rebels, Mr. de Mistura suggested, agree to halt their shelling?
What he did not announce, but everyone knew by then, was that the Assad government had begun a military offensive to encircle opposition-held enclaves in Aleppo and that fierce fighting was underway. It would take only a few days for rebel leaders, having pushed back Syrian government forces, to outright reject Mr. de Mistura’s proposed freeze in the fighting, dooming the latest diplomatic overture on Syria.
Diplomacy is often about appearing to be doing something until the time is ripe for a deal to be done.
Now, with Mr. Assad’s forces having suffered a string of losses on the battlefield and the United States reaching at least a partial rapprochement with Mr. Assad’s main backer, Iran, Mr. de Mistura is changing course. Starting Monday, he is set to hold a series of closed talks in Geneva with the warring sides and their main supporters. Iran will be among them.
In an interview at United Nations headquarters last week, Mr. de Mistura hinted that the changing circumstances, both military and diplomatic, may have prompted various backers of the war to question how much longer the bloodshed could go on.
“Will that have an impact in accelerating the willingness for a political solution? We need to test it,” he said. “The Geneva consultations may be a good umbrella for testing that. It’s an occasion for asking everyone, including the government, if there is any new way that they are looking at a political solution, as they too claim they want.”
He said he would have a better assessment at the end of June, when he expects to wrap up his consultations. That coincides with the deadline for a final agreement in the Iran nuclear talks.
Whether a nuclear deal with Iran will pave the way for a new opening on peace talks in Syria remains to be seen. Increasingly, though, world leaders are explicitly linking the two, with the European Union’s top diplomat, Federica Mogherini, suggesting last week that a nuclear agreement could spur Tehran to play “a major but positive role in Syria.”
It could hardly come soon enough. Now in its fifth year, the Syrian war has claimed 220,000 lives, prompted an exodus of more than three million refugees and unleashed jihadist groups across the region. “This conflict is producing a question mark in many — where is it leading and whether this can be sustained,” Mr. de Mistura said.
Part Italian, part Swedish, Mr. de Mistura has worked with the United Nations for more than 40 years, but he is more widely known for his dapper style than for any diplomatic coups. Syria is by far the toughest assignment of his career — indeed, two of the organization’s most seasoned diplomats, Lakhdar Brahimi and Kofi Annan, tried to do the job and gave up — and critics have wondered aloud whether Mr. de Mistura is up to the task.
He served as a United Nations envoy in Afghanistan and Iraq, and before that in Lebanon, where a former minister recalled, with some scorn, that he spent many hours sunbathing at a private club in the hills above Beirut. Those who know him say he has a taste for fine suits and can sometimes speak too soon and too much, just as they point to his diplomatic missteps and hyperbole.
They cite, for instance, a news conference in October, when he raised the specter of Srebrenica, where thousands of Muslims were massacred in 1995 during the Balkans war, in warning that the Syrian border town of Kobani could fall to the Islamic State. In February, he was photographed at a party in Damascus, the Syrian capital, celebrating the anniversary of the Iranian revolution just as Syrian forces, aided by Iran, were pummeling rebel-held suburbs of Damascus; critics seized on that as evidence of his coziness with the government.
Mouin Rabbani, who served briefly as the head of Mr. de Mistura’s political affairs unit and has since emerged as one of his most outspoken critics, said Mr. de Mistura did not have the background necessary for the job. “This isn’t someone well known for his political vision or political imagination, and his closest confidants lack the requisite knowledge and experience,” Mr. Rabbani said.
As a deputy foreign minister in the Italian government, Mr. de Mistura was tasked in 2012 with freeing two Italian marines detained in India for shooting at Indian fishermen. He made 19 trips to India, to little effect. One marine was allowed to return to Italy for medical reasons; the other remains in India.
He said he initially turned down the Syria job when the United Nations secretary general approached him last August, only to change his mind the next day, after a sleepless, guilt-ridden night.
Mr. de Mistura compared his role in Syria to that of a doctor faced with a terminally ill patient. His goal in brokering a freeze in the fighting, he said, was to alleviate suffering. He settled on Aleppo as the location for its “fame,” he said, a decision that some questioned, considering that Aleppo was far trickier than the many other lesser-known towns where activists had negotiated temporary local cease-fires.
“Everybody, at least in Europe, are very familiar with the value of Aleppo,” Mr. de Mistura said. “So I was using that as an icebreaker.”
The cease-fire negotiations, to which he had devoted six months, fell apart quickly because of the government’s military offensive in Aleppo the very day of his announcement at the Security Council. Privately, United Nations diplomats said Mr. de Mistura had been manipulated. To this, Mr. de Mistura said only that he was “disappointed and concerned.”
Tarek Fares, a former rebel fighter, said after a recent visit to Aleppo that no Syrian would admit publicly to supporting Mr. de Mistura’s cease-fire proposal. “If anyone said they went to a de Mistura meeting in Gaziantep, they would be arrested,” is how he put it, referring to the Turkish city where negotiations between the two sides were held.
Secretary General Ban Ki-moon remains staunchly behind Mr. de Mistura’s efforts. His defenders point out that he is at the center of one of the world’s toughest diplomatic problems, charged with mediating a conflict in which two of the world’s most powerful nations — Russia, which supports Mr. Assad, and the United States, which has called for his ouster — remain deadlocked.
R. Nicholas Burns, a former State Department official who now teaches at Harvard, credited Mr. de Mistura for trying to negotiate a cease-fire even when the chances of success were exceedingly small — and the chances of a political deal even smaller. For his efforts to work, Professor Burns argued, the world powers will first have to come to an agreement of their own.
“He needs the help of outside powers,” he said. “It starts with backers of Assad. That’s Russia and Iran. De Mistura is there, waiting.”
Joseph Lechleider, a Father of the DSL Internet Technology, Dies at 82
Mr. Lechleider helped invent DSL technology, which enabled phone companies to offer high-speed web access over their infrastructure of copper wires.