Paket Haji dan Umroh Jauari 2016 di Jakarta Utara Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Paket Haji dan Umroh Jauari 2016 di Jakarta Utara Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA.

Paket Haji dan Umroh Jauari 2016 di Jakarta Utara

Pengecatan yang baik telah membutuhkan persiapan-persiapan yang matang. Persiapan yang benar akan dapat membuat pekerjaan pengec

Pengecatan yang baik telah membutuhkan persiapan-persiapan yang matang. Persiapan yang benar akan dapat membuat pekerjaan pengecatan lebih capat, mudah, dan biaya rendah, selain memberikan hasil akhir yang baik juga lapisan cat lebih tahan lama, selain pemilihan produk yang tepat.

Ada beberapa hal yang telah mempengaruhi keberhasilan pengecatan dinding tembok (bata), yang paling berpengaruh adalah kualitas atau mutu dinding itu sendiri (terlepas dari kualitas cat yang dipakai). Masalah yang sering timbul akibat dari kualitas dinding yang jelek biasanya adalah belang-belang seperti basah (bila kadar air dalam dinding terlalu tinggi), lapisan cat yang menggelembung, dll.

Sedangkan bila yang dipakai cat dinding dengan kualitas rendah maka masalah yang sering terjadi adalah pengapuran, warnanya luntur, dll. Bagaimana kita tahu cat yang kita pakai tersebut berkualitas?. Cat yang berkualitas minimal telah mempunyai empat fungsi yang harus dimiliki diantaranya daya sebar, daya tutup, mudah dalam pengaplikasiannya, dan aman bagi kesehatan lingkungan. Memang semakin tinggi kualitas cat, maka harganya pun juga akan semakin mahal, karena disamping keempat hal pokok diatas, cat yang berkualitas akan dapat memiliki nilai tambah seperti daya tahan terhadap cuaca, anti jamur, tidak memudar (anti fading), mudah dibersihkan (washable), dapat menutup retak rambut (cover hair line crack) serta tambahan pengharum (fragnance).

PROSES PERSIAPAN DINDING

Yang harus di lakukan untuk dapat memulai proses pengecetan adalah menyiapkan permukaan yang akan dicat. Pastikan permukaan dinding bersih dan kering untuk dapat mencegah terjadinya pengelupasan. Biasanya memakan waktu 28 hari agar reaksi pengerasan semen pada plesteran beton mengering dengan sempurna.

Setelah permukaan tembok sudah benar-benar kering, dan sebelum tembok di plamir, lapisi dulu tembok dengan Wall Sealer, guna untuk menetralisir PH semen agar sesuai dengan PH cat. Dengan wall sealer Cat tidak mudah mengelupas dan warna cat tidak akan berubah dari warna aslinya.Cat akan menjadi seperti kapur jika daya serap tembok masih bekerja, untuk itu tembok juga harus dilapisi dengan Wall Sealer, namun jika untuk alasan ekonomis anda dapat melarutkan satu sampai dua bungkus lem putih dalam satu galon air kemudian kuaskan pada tembok sebelum tembok di cat.

PROSES PLAMIR DAN CAT DASAR
Sebelum pengecatan dilakukan ada pekerjaan pendahuluan yaitu plamir dinding. Plamir dinding terdiri dari 3 bagian bahan, yang pertama adalah semen putih, lem putih, dan kalsium. Semua bahan tersebut telah mempunyai fungsi masing - masing.
Penggunaan kalium pada bahan plamir berfungsi sebagai penambah volum dari plamir dan memudahkan penghalusan, namun apabila terlalu banyak justru akan dapat menyebabkan cat yang nanti kita kerjakan menjadi kurang kuat. Sebagian kontraktor bangunan sudah tidak menggunakan kalium sebagai campuran plamir, kecuali pada pekerjaan yang memerlukan harga sangat hemat dan waktu penyelesaian yang relatif cepat.
Teknik melamir yang efektif adalah dengan menggunakan kapi besar atau bahan bekas dari pipa pvc yang dibuat kapi. Dengan mengoleskan pada arah vertikal di dinding kemudian untuk lapis selanjutnya pada arah horisontal, demikian seterusnya sampai dinding menjadi rata. Lapisan yang kedua haruslah menunggu lapisan yang pertama kering dahulu.
Penghalusan menggunakan amplas dengan arah memutar. Alat penghalus otomatis sebaik digunakan agar lebih cepat dalam pengerjaannya.
Setelah diplamir, dilakukan Pelapisan cat dasar atau alkali sealer. Sebelum dilakukan pengecatan dengan cat tembok aplikasikan terlebih dahulu cat dasar alkali sealer, yang berfungsi untuk memberikan lapisan dibawah cat tembok sehingga memperkecil kontak langsung dengan alkali tembok. Selain itu alkali sealer berfungsi memberikan lapisan warna putih sehingga dapat mempercepat penutupan warna cat tembok pada dinding. Alkali sealer berbeda dengan cat putih. Penggunaan cat putih sebagai dasaran pengecatan tidak akan menghindari kontak langsung alkali tembok dengan cat, tetapi hanya berfungsi membantu daya tutup cat tembok saja.


PROSES PENGECATAN DINDING
Proses pengecatan dinding dimulai ketika semua permukaan dinding telah terplamir , sudah dalam keadaan halus teramplas, dan sudah dilapisi dengan cat dasar.

Penggunaan rol memang sangat efektif ketika kita mengecat pada pada bidang dinding yang luas, namun apabila hendak merapikan pada sudut-sudut ruang tetaplah kuas yang digunakan. Sebenarnya dengan menggunakan kuas cat akan lebih terasa hemat karena tidak terlalu banyak yang lengket pada rol kita. Untuk hasil yang sempurna cat tembok jangan terlalu kental, encerkan dengan air 30-35 persen dari total berat cat.

Lapis demi lapis kita cat, cara yang paling cepat agar dinding lekas tertutup rata oleh cat adalah dengan cara bersilangan. Lapisan pertama vertikal atau horisontal, kemudian tunggu kering, lapisan yang kedua kebalikannya.Selang waktu antara setiap lapis harus cukup lama. Secara teoritis adalah 2-4 jam, tetap sebaikny minimal 8 jam atau semalam.

TIPS DAN TRIK DALAM PENGECATAN
1.      Kerjakan pengecatan pada siang hari.
2.      Mulai dari dekat jendela. menuju ke ruang dalam.
3.      Bila mengecat seluruh ruangan, kerjakanlah mulai dari langit-langit yang diteruskan ke dinding dekat kusen jendela, pintu-pintu, dan kemudian ke bagian bawah.
4.      Mengecat tiga lapis sesuai dengan anjuran pencampuran air lebih baik dari pada satu lapisan tebal, usahakan menyediakan cat yang cukup unluk area yang akan dicat dengan menghitung iuas area yang akan dicat, jangan mengecat pada suatu bidang yang lebar sekaligus. Batasi bidang pengecafan aniara satu sampai dua meter persegi sekali mengecat. Baru dilanjuttkan ke bidang berikutnya, Perhatikanlah petunjuk-petunjuk mudah pada kemasan cat sebelum bekerja.
5.      Lakukanlah pembuangan sisa saat melakukan pengecatan karena kita harus bertanggung jawab terhadap lingkungan dengan menghindarkan membuang limbah/sisa cat ke dalam saluran pembuangan.
6.      Terakhir adalah membiarkan sisa cat mengering di wadahnya sebelum dibuang ke tempat sampah.

Dengan mengikuti petunjuk-petunjuk sederhana tersebut pengecatan akan lebih mudah, menghemat waktu, uang dan tenaga. Karena, persiapan permukaan yang benar akan memberikan hasil akhir yang lebih baik dan perrnukaan yang dicatakan lebih tahan lama, jangan mencoba untuk mengecat satu lapisan dengan tebal.
 
Trik Penggunaan Aci Instan pengganti plamir dan cat dasar

Mengerjakan finishing din-ding semakin mudah dan cepat dengan aci instan. Warnanya yang putih dapat menggantikan dua proses finishing dinding.

Mari kita hitung berapa tahap dibutuhkan sebelum mengecat dinding. Setelah plesteran, dinding mesti diaci. Setelah itu diplamir dan diampelas agar permukaannya halus. Cat dasar perlu diaplikasikan agar cat dinding dapat menutup rata permukaan tanpa menyisakan belang di beberapa tempat. Setiap tahap membutuhkan waktu antara dua-lima hari agar hasil finishing din-ding sempurna.

Proses yang demikian lama dan melelahkan itu, ternyata dapat menjadi singkat dan praktis. Caranya, Anda bisa mensubs-titusi material sehingga dapat menghilang-kan dua tahap pengerjaan, yaitu proses plamir dan pengecatan dasar. Bagaimana caranya?"Dua proses itu bisa dihilangkan jika Anda menggunakan semen aci instan

Aci instan terbuat dari campuran filler, semen putih, kapur, dan zat aditif. Ini menjadikan aci instan dapat merekat erat pada segala permukaan dinding (beton dan plesteran). Daya lentur dan proses pengeringan yang perlahan-lahan menjadikan aci instan sebagai material yang tepat untuk mengurangi retak rambut.

Retak rambut itu bisa terjadi jika proses pengeringan semen berlangsung cepat. Aci instan mengering lebih lama. Dengan demikian, proses muai- susutnya pun lambat, sehingga retak-retak rambut itu berkurang.

Penggunaan aci instan dianjurkan dalam praktik sehari-hari. Meski harga material ini lebih mahal dari semen biasa, tapi sebetulnya bisa hemat. Jika dihitung total biayanya, penggunaan aci instan ini dapat menghemat waktu pengerjaan dan biaya pembangunan.

saco-indonesia.com, Tips Memilih Pakaian Setiap kita akan membeli baju (pakaian dewasa, pakaian remaja, maupun anak-anak)

saco-indonesia.com,

Tips Memilih Pakaian

Setiap kita akan membeli baju (pakaian dewasa, pakaian remaja, maupun anak-anak) harus pastikan rasakan kainnya, minim ke lengan,

1. Dingin dan kering itu adalah effect dari bahan katun yang lebih banyak, dan disarankan untuk cuaca panas, dan perawatannya paling gampang bisa dijemur langsung di bawah matahari, disetrika suhu panas.
2. Dingin, kering dan lebih gampang kusut: adalah biasanya telah terbuat dari bahan serat tanaman: nanas, agave. Kebanyakan nama bahannya adalah linen, bahan ini juga masuk bahan agak mahal, jika membeli baju import murah perlu penganan khusus pada saat penyimpanan misalnya harus digantung sehingga tidak kusut sewaktu mau dipakai. Kita harus hati-hati juga merawat aksesoris pakaian (termasuk aksesoris grosir, aksesoris import, dsb)
3. Dingin atau sangat dingin agak lengket : hati-hati, bahan baju import ini juga lebih banyak polyester (serat sintetis) ketika kita pakai di tempat dingin maka akan terasa dingin, namun ketika di tempat panas akan panas juga dan tak dapat menyerap keringat sebaik katun, biasanya kain ini juga banyak beredar karena penampilannya yang sangat menggoda, misalnya mengkilap. Perawatan tidak menuntut ekstra kecuali karena warna baju import.

Jika membeli baju dengan warna warna mencolok/cerah terutama warna merah, biru/hijau, orange sebaiknya pada saat pencucian 1, 2, 3 harus dipisahkan dari pakaian lain, karena warna-warna terebut akan lebih beresiko luntur. Begitu juga dengan warna aksesoris baju impor murah lainnya (aksesoris grosir atau aksesoris import)

jika sehabis membeli baju impor (termasuk pakaian import maupun pakaian grosir) tidak disarankan untuk langsung dipakai, sebab dari proses pemintalan benang sampai proses akhir jahitan , proses pencucian baju impor murah sanagat jarang dan hampir bisa dikatakan tidak dilakukan, sehingga bahan kimia dan kotoran saat proses sangat besar beresiko terhadap tubuh dalam jangka waktu lama, coba cari di jual baju import.

Jika ada petunjuk perawatan baju impor, biasanya di dalam baju dengan pita warna putih, sangat disarankan diikuti, kalau tidak ada maka sebaiknya anda mencermati saran ini. Kadangkala toko baju import murah, atau penjual baju import mempunyai kiat yang bermanfaat buat anda mengenai pakaian tersebut.


Editor : Dian Sukmawati

Mr. Pfaff was an international affairs columnist and author who found Washington’s intervention in world affairs often misguided.

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

Artikel lainnya »